16 asosiasi industri Menolak Cukai Plastik

16 asosiasi industri Menolak Cukai Plastik

Diambil dari berbagai sumber   |   Aditama   |   Jumat, 12 Juli 2019

Sebanyak 16 asosiasi industri mengaktifkan kembali forum bersama untuk menyuarakan penolakan atas kebijakan cukai Plastik tersebut. Mereka tergabung dalam Forum Lintas Asosiasi Industri Produsen dan Pengguna Plastik.

Asosiasi tersebut di antaranya Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika (PPAKI), Asosiasi Industri Olefin Aromatik & Pastik Indonesia (Inaplas), Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim), Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin), Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia (Giatpi), Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), Asosiasi Industri Kemasan Fleksibel Indonesia (Rotokemas), Asosiasi Industri Roti, Biskuit, dan Mie Instan Indonesia (Arobim), Asosiasi Industri Pengolah Susu (AIPS), Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi), Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman (PIPIMM), Federasi Pengemasan Indonesia (FPI), Asosiasi Produsen Pelumas Indonesia (Aspelindo), dan Pengembangan Kerajinan Rakyat Indonesia (Pekerti).

Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia Christine Halim tidak setuju cukai digunakan untuk pengendalian sampah kantong plastik karena dianggap tidak bisa didaur ulang dan berbahaya. Kenyataan dilapangan, Pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) memungut sampah plastik ini untuk didaur ulang. Ia mengatakan, sistem daur ulang sampah plastik saat ini masih jauh lebih baik ketimbang kertas ataupun alumunium, akan tetapi pengelolaan sampah plastik di dalam negeri tidak dijalankan sebagaimana diperintahkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.Ini yang membuat 55 persen bahan baku dari industri daur ulang plastik harus Import.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono jenis plastik yang berasal dari bahan seperti singkong pun malah bisa menimbulkan bau busuk ketika dibuang, jika manajemen pengelolaan sampah belum diperbaiki.

Rachmat Hidayat, Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), mengatakan dampak pengenaan cukai akan mendorong harga produk konsumer di level eceran naik jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai cukai.

Menteri Perindustrian Saleh Husin mengharapkan Kementerian Keuangan memperhitungkan dengan seksama dampak pengenaan cukai terhadap konsumen dan industri.

Dia mengingatkan pengenaan cukai langsung berdampak pada masyarakat dan bisa menekan produksi serta daya saing berbagai industri terkait.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melalui Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi Menilai dikenakan Cukai Kantong Plastik Tinggi pun tidak akan menekan penggunaan Plastik harus disinergikan dengan kebijakan lain untuk menekan penggunaannya.

Berbeda dengan Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Tiza Mafira meminta pemerintah agar menyetarakan besaran nominal cukai kantong plastik ramah lingkungan. Menurutnya Uni Eropa bahkan United Nation Environment Assembly sudah melarang dan memutuskan bahwa oxo-degradable bahan berbahaya dan beracun.